Mendikbud: Program Sertifikasi Guru Tetap Dibiayai Pemerintah

Sertifikasi guru akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru, pemerintah menargetkan seluruh guru sudah tersertifikasi pada tahun 2019.

Image by aniesbaswedan.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam siaran pers di Jakarta, Senin (11/4) menyatakan pemerintah akan tetap melanjutkan program sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan anggaran dari negara. Menteri Anies menegaskan bahwa program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dibiayai oleh pemerintah. Baca juga: Inilah Persyaratan Sertifikasi Guru Pola PLPG Tahun 2016

Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan guru yang diangkat dalam periode 2006-2015 yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat mengikuti program sertifikasi melalui program PLPG. Bagi guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik dibebaskan untuk memilih program sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK seperti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Baca juga: Inilah Persyaratan Sertigikasi Guru Pola SG-PPG Tahun 2016

Upaya pelaksanaan sertifikasi guru telah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah melaksanakan beberapa upaya khusus untuk menuntaskan program sertifikasi guru melalui portofolio serta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang sudah dilaksanakan untuk 1.638.240 guru selama ini.

“Dari seluruh upaya ini masih terdapat guru yang belum tersertifikasi, yakni 555.467 guru, yang terdiri atas 116.770 guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan 438.697 guru yang diangkat dalam periode 2006-2015. Semua yang memenuhi syarat akan diarahkan untuk mengikuti PLPG,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata dalam situs resmi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan kebijakan program sertifikasi yang dibiayai guru sendiri, khususnya bagi guru yang diangkat setelah tahun 2006 yang belum memiliki sertifikat pendidik. Mereka harus mengikuti program sertifikasi guru melalui SG-PPG dengan biaya sendiri. Tentu saja hal ini menimbulkan polemik di kalangan guru, bahkan muncul petisi yang meminta pemerintah untuk menggratiskan sertifikasi Guru jalur SG-PPG. Baca: Petisi Gratiskan Sertifikasi Guru Jalur Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG) 2016.